Perilaku Masyarakat dalam Mengonsumsi Edukasi Pelindungan Data Pribadi
Edukasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi hal yang penting saat ini. Apakah organisasi Anda sudah menjalankannya dengan efektif? Simak insight dari survey kami!
Perkembangan teknologi internet & digital di dunia semakin maju, hal tersebut pun sejalan dengan pertumbuhan adopsi penggunaan internet & digital oleh masyarakat yang terus meningkat. Mengutip dari hasil survei We Are Social pada tahun 2024, di Indonesia sendiri pertumbuhan pengguna layanan telepon seluler mencapai 353,8 juta (tumbuh 0,7% dari tahun sebelumnya), individu pengguna internet aktif mencapai 185,3 juta (tumbuh 0,8% dari tahun sebelumnya), dan pengguna media sosial mencapai 139 juta.
Sumber: We Are Social, 2024
Pertumbuhan penggunaan internet dan digital yang semakin pesat berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data pribadi bagi penggunanya, sehingga penting masyarakat untuk dapat menaruh perhatian pada isu ini salah satunya dengan cara meningkatkan informasi edukasi mengenai Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Mengacu pada hasil riset MarkPlus di tahun 2025 bersama dengan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM dalam Industry Roundtable Edukasi Pelindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik kepada 504 responden di seluruh Indonesia, sebesar 94,6% masyarakat Indonesia mengandalkan media sosial sebagai media untuk mencari informasi edukasi mengenai PDP. Kemudian, sebanyak 85,7% masyarakat Indonesia menginginkan informasi edukasi yang disampaikan melalui media sosial tersebut dikemas dalam format video.
Sumber: MarkPlus Insight, 2025
Sumber: MarkPlus Insight, 2025
Selain digunakan sebagai media untuk mencari informasi edukasi PDP, sebesar 36,5% masyarakat Indonesia memilih media sosial sebagai media untuk mengadukan masalah PDP yang dialaminya.
Sumber: MarkPlus Insight, 2025
Banyaknya masyarakat yang mengandalkan media sosial dalam Pelindungan Data Pribadi dikarenakan media sosial lebih mudah untuk diakses dan digunakan serta memungkinkan para penggunanya untuk melakukan diskusi dan berbagi informasi satu sama lain.
Dengan melihat hal tersebut maka pemerintah, instansi, lembaga dan sektor swasta sebagai pemegang dan pengelola data pribadi perlu meningkatkan konsentrasi di media sosial untuk mengedukasi, berdiskusi, menghimpun serta merespon laporan kasus PDP yang dialami oleh masyarakat.
